Sumber : http://www.firdauskasim.com/2011/05/tips-seo-cara-pasang-meta-tag.html#ixzz1Zn2VpWeN Beli kondom tanpa surat doktor kene bayar denda | abadi romeo

Followers

Beli kondom tanpa surat doktor kene bayar denda

Isnin, 28 Februari 2011

img Manila, Kondom terbukti efektif mencegah penularan penyakit kelamin pada hubungan seks yang tidak selamat. Namun demi kepentingan lain, sebuah wilayah di Filipina telah membataskan penggunaannya dengan melarang penjualan kondom tanpa akuan doktor.

Sebuah kampung elit bernama Ayala Alabang di Metro Manila, Filipina menerapkan peraturan kontroversial tentang penjualan kondom. Dengan alasan isu moral dan pencegahan perilaku seks bebas, pemerintah setempat melarang kondom dan alat kontrasepsi lainnya dijual bebas.

Kondom boleh didapati dengan mudah di tempat lain bahkan boleh dengan mudah didapatmelalui vending machine (sering disebut ATM kondom), di Ayala Alabang kondom hanya boleh dibeli dengan akuan doktor. Nama doktor perlu ditulis diresit akuan beserta nama pesakit dan alamt dengan jelas.


Pihak berkuasa serius untuk membataskan penggunaan kondom dan hukuman berat dikenakan kepada sesiapa yang melanggarnya. Baik pembeli maupun penjual kondom tanpa resit akuan, boleh dikenakan denda US$ 115 atau penjara selama 1-6 bulan.

Seperti yang terjadi juga di negara lain, kempen antikondom di Filipina banyak dijalankan oleh kalangan ahli agama konservatif. Dengan disokong dari Gereja Katolik, pemerintah Ayala Alabang menilai kondom hanya akan menggalakkan seks pranikah dan kelahiran anak-anak yang tidak memiliki bapa.

Namun di sebalik itu, Filipina secara umum sebenarnya tengah menghadapi masalah kepadatan penduduk dengan populasi saat ini mencapai 94 juta orang. Pertambahan pertumbuhan penduduk di negara ini tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, yakni sekitar 2 persen/tahun.

Seorang pengacara yang mewakili kumpulan prihatini hak-hak reproduksi perempuan, Clara Rita Padilla menentang kebijakan pemerintah Ayala Alabang tersebut. Menurutnya pemerintah daerah seharusnya menjamin akses seluas-luasnya terhadap alat kontrasepsi, bukan mengawalnya.

"Kebijaksanaan ini melanggar hak-hak reproduksi karena terlalu membatasi akses ke informasi kesihatan reproduksi dan alat perubatan yang sah, selamat dan efektif," ujar Padilla seperti dikutip dari Philstar, Minggu (27/2/2011).

Sumber :Philstar
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

0 ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...